Tentang PPID


PT Pos Indonesia (Persero), sebagai salah satu BUMN yang memiliki tugas penting dalam sektor kurir, logistik, dan keuangan, berkomitmen untuk meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagai garda terdepan dalam upaya ini, memastikan bahwa seluruh informasi publik disajikan dengan akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.

Visi PPID PT Pos Indonesia (Persero) adalah “Mewujudkan Transparansi dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Dengan visi ini, PPID tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan informasi, tetapi juga untuk melakukan inovasi dalam penyampaian dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas informasi.

PPID PT Pos Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan akurasi informasi. Dengan mekanisme pengawasan internal dan feedback dari publik, PPID terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi.

Dengan semangat transparansi, inovasi, dan kolaborasi, PPID PT Pos Indonesia (Persero) berupaya memberikan layanan informasi publik yang terbaik. Melalui berbagai layanan yang telah dihadirkan, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik tentang kinerja dan kontribusi PT Pos Indonesia bagi negeri ini.

Visi dan Misi PPID

Visi

“Mewujudkan Transparansi dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Misi

Misi PPID PT Pos Indonesia (Persero)

  1. Meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi melalui penyediaan informasi publik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  2. Mendorong inovasi dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik
  3. Memastikan penyelesaian permintaan informasi publik cepat dan tepat waktu.
  4. Membangun kolaborasi dengan pihak eksternal 
  5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola layanan informasi
  6. Mendorong budaya transparansi di lingkungan perusahaan
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaran layanan informasi secara berkala 

Kontak PPID & FAQ

Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
Jl. Cilaki No.73 Bandung
Email :ppid@posindonesia.co.id

Website : https://www.posindonesia.co.id/

Frequently Asked Questions 

1. Siapa yang dapat mengajukan permintaan informasi publik?

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.Apa saja persyaratan mengajukan permintaan informasi publik?

Untuk perorangan melengkapi identitas diri berupa KTP; Kelompok melengkapi surat kuasa dan KTP orang yang dikuasakan; Untuk Badan Hukum melengkapi akta pendirian yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. 

 3. Bagaimana cara mengajukan permintaan informasi publik?

 a. Pelayanan Langsung

Mendatangi Kantor PT Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi di Gedung Graha Pos Indonesia Jl. Banda No.30 Bandung untuk mengisi formulir yang disediakan oleh petugas pelayanan informasi.

 b. Pelayanan Online 

Mengajukan permintaan melalui formulir yang tersedia pada website http://www.posindonesia.co.id/  dan melengkapi persyaratan yang tertera. 

 4. Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permintaan informasi publik? 

Tanggapan atas permintaan informasi publik disebut Pemberitahuan Tertulis akan disampaikan dengan cara memberikan langsung kepada pemohon, dikirim melalui pos atau email yang telah didaftarkan pengguna pada saat registrasi.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapat informasi?

Petugas pelayanan informasi akan menindaklanjuti permintaan informasi dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam 7 (tujuh) hari kerja berikutnya jika perlu pertimbangan lebih lanjut.

6. Bagaimana jika Pemohon tidak puas dengan tanggapan informasi?

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID melalui website http://www.posindonesia.co.id/ atau datang langsung ke area layanan informasi di kantor PT Pos Indonesia (Persero). Pemohon akan menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

7. Berapa biaya untuk memperoleh informasi publik?

PPID PT Pos Indonesia (Persero) menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pengguna layanan informasi publik dapat melakukan penggandaan secara mandiri di tempat penyediaan jasa fotocopy yang berada di sekitar Gedung perkantoran dengan didampingi oleh petugas layanan informasi atau menyiapkan media perekam elektronik lainnya untuk perekaman data informasinya. 

8. Waktu layanan informasi 

PT Pos Indonesia (Persero) membuka layanan informasi publik setiap Senin sampai Jumat (hari kerja) pada pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Struktur PPID

  1. Klik Disini untuk melihat Struktur PPID 
  2. Dokumen Penetapan Struktur PPID

Tugas & Wewenang

Tugas PPID :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
  2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
  3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik
  4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik di perusahaan
  5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. Menentukan Informasai Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
  8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
  10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi

Wewenang PPID :

  1. Menetapkan kebijakan dan laporan layanan informasi publik
  2. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
  3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan
  4. Melakukan koordinasi secara berkala/dan atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik